Pemutakhiran dan Digitalisasi TKD merupakan kegiatan pemetaan dan pengelolaan data pertanahan desa yang bertujuan untuk memperbarui serta mentransformasikan data Tanah Kas Desa (TKD) dari bentuk arsip konvensional menjadi informasi spasial digital yang terintegrasi. Kegiatan ini dilakukan untuk mendukung pengelolaan aset desa yang lebih tertib, akurat, dan mudah diakses oleh pemerintah daerah maupun pemerintah kalurahan. Pekerjaan ini dilaksanakan pada wilayah Kalurahan Banguntapan, Provinsi DIY, dengan ruang lingkup amatan mencakup seluruh bidang tanah kalurahan yang terdiri dari tanah kas kalurahan, tanah pelungguh, dan tanah pengarem-arem beserta pemanfaatannya di wilayah tersebut. Pekerjaan Pemutakhiran dan Digitalisasi TKD Kalurahan Banguntapan bertujuan untuk melakukan pemetaan serta digitalisasi seluruh aset tanah kalurahan agar terdokumentasi secara spasial dan dapat digunakan sebagai basis data pengelolaan pertanahan desa yang lebih akurat. Ruang lingkup pekerjaan meliputi kegiatan inventarisasi, identifikasi, verifikasi, serta pemetaan bidang tanah kalurahan yang tersebar di berbagai padukuhan di wilayah Banguntapan. Kegiatan ini juga mencakup pembaruan data pemanfaatan lahan dan penyusunan basis data spasial yang dapat mendukung sinkronisasi data antara pemerintah kalurahan dan instansi terkait di tingkat daerah maupun provinsi. Metodologi pekerjaan ini dilakukan melalui beberapa tahapan, yaitu survei lapangan, pemasangan dan pengukuran titik Ground Control Point (GCP), pengambilan foto udara menggunakan UAV, serta pengolahan citra untuk menghasilkan orthomosaic sebagai dasar pemetaan. Selanjutnya dilakukan pemetaan partisipatif bersama perangkat kalurahan untuk mengidentifikasi batas bidang tanah dan informasi pemanfaatannya, yang kemudian didigitasi dan dianalisis menggunakan Sistem Informasi Geografis (SIG). Hasil dari pekerjaan ini berupa basis data spasial tanah kalurahan serta peta digital Tanah Kas Kalurahan Banguntapan yang memuat informasi persebaran, luas, dan pemanfaatan lahan, serta rekapitulasi data sebanyak 265 bidang tanah kalurahan yang dapat dimanfaatkan sebagai dasar pengelolaan aset desa dan sinkronisasi data pertanahan antar instansi.